"Karena kita harus pada bulan Desember ini kami harus menyelesaikan yang sangat banyak 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, kemudian dengan Pemerintah Provinsi. Usulan dari Pemda perlu ada kami cek di lapangan, kami verifikasi jadi perlu adanya koordinasi yang baik untuk pengganti, jadi usulan penggantinya," ucapnya.
Guna memastikan kelancaran pencairan, Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur program BSPS di wilayah Lampung dan meminta percepatan distribusi buku tabungan penerima bantuan.
Selain penanganan hunian swadaya, Kementerian PKP juga memfasilitasi penanganan backlog kepemilikan melalui rumah bersubsidi (FLPP) bekerja sama dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang. Dirjen turut memperkenalkan fasilitas pendukung berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah yang dapat diakses oleh masyarakat pekerja rumahan hingga toko material bangunan.
Secara makroekonomi, program perumahan ini diproyeksikan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang luas bagi perekonomian daerah Lampung, khususnya penciptaan lapangan kerja padat karya.
"Dianggap satu rumah bisa menyerap tenaga kerja adalah dua tenaga kerja, jadi tukang. Jadi dikalikan dua aja sudah 26.000-an jadinya untuk tenaga kerja yang terserap untuk di program BSPS bedah rumah ini. Apalagi nanti untuk rumah subsidi. Kemudian juga untuk toko bangunan, ada orang supir yang mengangkut bahan bangunan dan lain-lain, itu sangat penting sekali maksudnya roda perekonomian apalagi khususnya di Provinsi Lampung ini dapat berjalan dengan baik," terang Rini.
Sebagai solusi terintegrasi, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan meresmikan platform satu data perumahan nasional pada pelaksanaan akad massal perumahan akhir tahun ini.
"Dapat kami sampaikan bahwa nanti ada rencana akad massal di tanggal 17 Desember 2026, direncanakan di Jombang di Jawa Timur. Nah, di situ Presiden akan meresmikan satu platform, platform ekosistem perumahan nasional, satu data perumahan Indonesia, yang disebut dengan platform rumah.go.id. Ini sedang dibangun dan sedang proses fine tuning, dan nanti akan ada pilot project. Nah, seperti tadi disampaikan apakah Provinsi Lampung bisa menjadi pilot project, bisa juga," jelasnya.
