Menurutnya, data yang disajikan BPS telah menjadi kompas dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga seluruh program yang dijalankan memiliki dasar yang kuat dan terukur.
"Selama satu setengah tahun saya menjabat, BPS benar-benar menjadi mitra strategis dan menjadi kompas bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Program-program yang kami susun selalu berlandaskan data sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Gubernur.
Gubernur juga menyambut baik gagasan pengembangan Indeks Kebahagiaan Desa sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan hingga tingkat desa. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan masyarakat yang merasakan langsung manfaat pembangunan.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendorong hilirisasi komoditas pangan sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya data statistik sebagai fondasi utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan nasional.
Ia menyatakan bahwa saat ini merupakan era ketika seluruh kebijakan harus disusun berdasarkan ukuran yang jelas, terukur, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, BPS memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menetapkan standar pengukuran pembangunan.
"Semua harus diukur dan terukur. BPS harus menjadi institusi yang menetapkan ukuran, melakukan pengukuran, dan menghasilkan data yang dipercaya, bukan hanya oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional," katanya.
Rachmat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang secara konsisten menggunakan data BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga berbagai indikator pembangunan lainnya.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya disusun dengan baik, tetapi juga harus dilaksanakan secara optimal dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga mengusulkan agar BPS Provinsi Lampung menjadi pelopor penyusunan Indeks Kebahagiaan Desa (Village Happiness Index) sebagai instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa secara lebih menyeluruh.
Ia menilai indeks tersebut akan menjadi inovasi penting karena mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat secara lahir maupun batin.
Menutup arahannya, Rachmat Pambudy mengajak seluruh jajaran BPS untuk terus menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik, sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu agenda strategis nasional dalam menyediakan data berkualitas bagi pembangunan Indonesia.(Pemerintah Provinsi Lampung).
