DESKRIPSINEWS.COM – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Integritas dan Anti-Korupsi Tingkat Dasar untuk lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Aula Gedung BPSDM pada Selasa, 2 Desember 2025.
Dalam kegiatan ini bagian dari rangkaian Hakordia 2025, yang menghadirkan perwakilan KPK yakni Deputi Pendidikan dan Pelatihan KPK RI diwakili Pendidik Tindak Pidana Korupsi Galih Permana Nataregara serta Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung Aris Suprianto.
Menurut laporan Ketua Pelaksana, kegiatan diikuti 104 peserta yang terdiri dari penyuluh, widyaiswara, tenaga pendidik, dan perwakilan ASN dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa banyak peradaban runtuh bukan karena perang, melainkan karena korupsi yang mengikis institusi dari dalam.
“Korupsi melemahkan negara dari akarnya. Kepercayaan masyarakat hilang, investor menjauh, dan pembangunan stagnan. Karena itu, integritas ASN adalah kunci memperbaiki pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Gubernur Mirzani memaparkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Lampung beberapa tahun terakhir sempat menurun drastis — bahkan memasuki tahap penolakan terhadap informasi dan kebijakan pemerintah.
Ia mengaitkan masalah ini dengan kualitas pelayanan publik: satu pelayanan yang buruk bisa memicu persepsi negatif yang meluas.
Terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM), Gubernur menyebut proyeksi Indonesia sebagai negara kaya pada 2045 hanya bisa direalisasikan bila SDM nasional menguasai sektor strategis.
Di Lampung, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mutu pendidikan menjadi perhatian utama. Meski biaya sekolah telah digratiskan, peningkatan kualitas tidak akan terjadi tanpa integritas guru, kepala sekolah, dan kepala dinas.
“Dari 17 ribu guru di Lampung, mereka mencetak ratusan ribu anak setiap tahun. Bila integritas kuat di semua jenjang, kualitas SDM kita akan terangkat otomatis,” katanya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa sejumlah investasi strategis di bidang energi — termasuk cadangan minyak bumi dan potensi geothermal yang telah siap sejak 2010 — sempat tertahan bertahun-tahun karena persoalan integritas di tingkat kepala daerah.
Akibatnya, Provinsi Lampung kehilangan potensi ratusan miliar rupiah per tahun dari bagi hasil energi. Namun, beberapa proyek kini mulai berjalan setelah dilakukan pembenahan tata kelola.
