Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan pembangunan ekonomi Lampung adalah masih terbatasnya proses hilirisasi komoditas di tingkat daerah, termasuk desa. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sementara tingkat hilirisasi baru mencapai 45,6 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan ekonomi melalui pengolahan komoditas menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Gubernur mencontohkan komoditas jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi dapat diperluas melalui kegiatan pengolahan dan industri turunan.
"Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa," ungkapnya.
Dalam konteks tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan usaha produktif, pengelolaan potensi sumber daya desa, serta kerja sama dengan berbagai lembaga ekonomi dan pelaku usaha. Penguatan peran BUMDes juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Gubernur menegaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai prinsip penting dalam pembangunan ekonomi nasional.
Desaku Maju sebagai Penggerak Kemandirian Ekonomi
Program Desaku Maju dirancang dengan sejumlah fokus implementasi, meliputi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya manusia, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produksi, penguatan kemandirian desa, serta pengembangan kerja sama antarlembaga ekonomi di desa.
