Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah percepatan eliminasi malaria melalui sinergi lintas sektor.
Langkah dipercepat dengan fokus penanganan pada akar persoalan penyebaran penyakit, khususnya di Kabupaten Pesawaran yang hingga kini menjadi satu-satunya kabupaten di Lampung yang belum berstatus eliminasi malaria.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor Akselerasi Eliminasi Malaria Provinsi Lampung Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Rabu, 1 Juli 2026.
Dalam arahannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sebanyak 14 daerah telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.
Karena itu, percepatan penanganan di Kabupaten Pesawaran menjadi prioritas agar Provinsi Lampung dapat mewujudkan eliminasi malaria secara menyeluruh.
“Rapat hari ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bersama-sama mengurai kendala dan menyelesaikan permasalahan agar target eliminasi malaria dapat segera tercapai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan indikator eliminasi malaria, Kabupaten Pesawaran masih menghadapi tantangan berupa masih adanya penularan lokal (indigenous case) serta belum tercapainya target Slide Positivity Rate (SPR).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pengobatan saja belum cukup tanpa dibarengi penanganan terhadap faktor penyebab di lapangan.
Wagub Jihan berpendapat penyelesaian persoalan malaria harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, mengingat sumber penularan tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan.
“Kita tidak bisa hanya memperbanyak pengobatan. Kalau hulunya tidak diselesaikan, maka kasus malaria akan terus muncul. Karena itu seluruh OPD harus terlibat sesuai kewenangannya,” tegasnya.
Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah keberadaan tambak-tambak yang tidak lagi beroperasi di kawasan pesisir Pesawaran.
Tambak yang terbengkalai dinilai menjadi habitat ideal bagi berkembang biaknya nyamuk Anophelessebagai vektor penyebab malaria.
Kepala Dinas Perikanan Provinsi Lampung Bani Ispriyanto menjelaskan bahwa hasil identifikasi menunjukkan terdapat sekitar 126 hektare tambak yang tidak aktif atau berganti kepemilikan tanpa administrasi yang jelas sehingga menyulitkan proses penanganan.
Untuk itu, Dinas Perikanan merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya identifikasi pemilik tambak, pengeringan tambak secara berkala, pelepasan ikan pemakan jentik, serta restorasi kawasan mangrove guna mengurangi habitat nyamuk.
