Ia berpendapat tantangan utama dalam proyek PLTSa biasanya berkaitan dengan skema tipping fee atau biaya layanan pengelolaan sampah yang dibebankan kepada pemerintah daerah.
Namun, menrutnya jika proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), maka beban tersebut bisa diminimalisasi.
“Kalau ada tipping fee, tentu akan cukup berat bagi daerah. Tapi jika sudah masuk PSN, nanti akan ada subsidi dari pusat untuk PPA-nya di PLN. Jadi tidak ada lagi tipping fee yang harus dibayar,” tambahnya.
Victor juga menambahkan, pemilihan teknologi akan dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan karakteristik sampah di Provinsi Lampung.
Sebagai informasi, teknologi PLTSa telah diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Surabaya dan Bekasi, dengan kapasitas pengolahan sampah mencapai 1.000 ton per hari dan menghasilkan listrik hingga 10 Megawatt.
Jika terealisasi, PLTSa di Lampung akan menjadi fasilitas pertama di Sumatera bagian selatan yang menerapkan teknologi waste-to-energy secara terintegrasi. (*)
