Pangdam menyebut pembangunan fasilitas mitigasi tersebut telah mencapai sekitar 65 persen dan ditargetkan terus dikebut hingga selesai pada Oktober 2026. Pemerintah juga menyiapkan penguatan kapasitas petugas, termasuk rencana studi banding atau pembelajaran ke Thailand mengenai perawatan dan pengelolaan gajah.
Dari sisi pengamanan, Polda Lampung bersama TNI dan Polres Lampung Timur masih menyiagakan sekitar satu peleton personel di wilayah Lampung Timur. Personel tersebut membantu penanganan karhutla sekaligus mendukung sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran.
Kepolisian juga menggunakan dukungan teknologi untuk mendeteksi titik panas, termasuk drone yang dapat membantu memantau potensi api yang masih berada di dalam sekam atau material yang belum sepenuhnya padam. Jika titik api baru terdeteksi, penanganan dilakukan dengan dukungan water bombing dan operasi modifikasi cuaca.
Gubernur Mirza mengatakan sistem pemantauan dan respon cepat juga diterapkan di seluruh wilayah Lampung melalui pusat operasi di Bandara Radin Inten II. Titik api baru yang terdeteksi akan segera ditindaklanjuti untuk mencegah kebakaran meluas.
"Ketika ada titik api yang baru, ada titik merah yang baru, itu langsung dipadamkan oleh operasi water bombing. Seluruh Lampung," ujar Gubernur.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak masyarakat ikut menjaga kawasan konservasi tersebut dengan tidak melakukan pembakaran lahan, perburuan liar, maupun penebangan ilegal. Dengan penguatan mitigasi, pengamanan, dan perlindungan satwa, TNWK diharapkan tetap menjadi habitat yang aman bagi gajah sekaligus berkembang sebagai destinasi wisata alam bertaraf internasional yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
(Pemerintah Provinsi Lampung).
