Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi antara ulama dan umara dalam membina moral generasi muda serta mempercepat ketahanan ekonomi umat berbasis syariah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra M. Firsada, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Hotel Horison, Kamis (15/10/26).
Musda XI MUI Lampung Tahun 2026 ini mengusung tema "Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban". Musda XI MUI Provinsi Lampung merupakan agenda permusyawaratan tertinggi organisasi yang digelar secara rutin setiap lima tahun sekali.
Musda XI MUI Lampung dihadiri sebanyak 120 peserta yang mencakup jajaran Dewan Pertimbangan MUI Provinsi, Dewan Pimpinan MUI Provinsi, pengurus MUI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta perwakilan ormas Islam, pondok pesantren, dan perguruan tinggi Islam.
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan & Kesra, M. Firsada, menekankan bahwa pembangunan fisik dan penguatan spiritualitas keagamaan harus berjalan beriringan demi menyongsong masa depan daerah yang berkemajuan.
"Pembangunan tanpa agama akan kehilangan arah, sementara agama tanpa pembangunan akan kehilangan daya. Keduanya harus berjalan berdampingan sejalan dengan semangat 'Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas'," ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, MUI memiliki peran strategis sebagai pelayan umat (Khadimul Ummah) sekaligus mitra terdekat pemerintah (Shadiqul Hukumah). Peran ganda ini sangat relevan di tengah dinamika kependudukan Lampung tahun 2026, di mana 68,3 persen penduduknya merupakan usia produktif dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 telah berada pada angka 73,98.
Pemerintah Provinsi Lampung memandang bahwa persoalan maraknya paham intoleran di media sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga degradasi moral pada generasi muda bukan semata persoalan penegakan hukum, melainkan menyentuh akar keimanan dan akhlak. Oleh sebab itu, suara penyejuk dan bimbingan para ulama sangat dinantikan masyarakat.
Disamping pembinaan akhlak, Gubernur Lampung menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi umat. Mengingat indeks inklusi keuangan syariah nasional baru mencapai 13,41 persen, Pemprov Lampung mengajak MUI memaksimalkan potensi 1.008 ASN Penyuluh Agama Islam di Lampung guna memasifkan literasi syariah serta melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman daring (pinjol) ilegal dan investasi bodong.
"Umat yang kuat imannya harus kuat pula ekonominya. Saya mengajak MUI juga mengawal ekonomi syariah sebagai arus utama. Mulailah dari koperasi pesantren, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Lampung juga menyambut positif peluncuran Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Mengingat dari 492.986 UMKM di Lampung sebanyak 99,5 persen merupakan usaha mikro, termasuk sektor kuliner yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sertifikasi halal dipandang sebagai instrumen mutlak untuk perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing usaha.
Tercatat per Juli 2026, sebanyak 225.582 produk di Lampung telah mengantongi sertifikat halal. Pemprov Lampung berkomitmen penuh menggerakkan dinas terkait dan merangkul bupati/walikota guna memperluas fasilitasi sertifikasi halal tersebut bersama LPPOM MUI dan pondok pesantren.
