Ia juga menyoroti potensi besar Lampung, termasuk Pelabuhan Panjang yang masih memiliki ruang pengembangan, serta peran Lampung sebagai penopang ekspor kopi nasional.
Nilai transaksi ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang disebut mencapai triliunan rupiah.
Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan obligasi daerah agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaat ekonominya secara langsung.
“Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan ini secara bersama-sama.
Arifin juga mencontohkan praktik di sejumlah negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Singapura yang berhasil membangun daerah melalui obligasi daerah dengan partisipasi masyarakat.
“Dengan sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan sumber pembiayaan baru yang dikelola secara profesional dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
