“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mirza.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Lampung.
Menurutnya, selain memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah, Kementerian Keuangan juga siap mendukung alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai instrumen pembiayaan negara, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).
“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti sawit dan industri pengolahan.
Selain itu, Ditjen Pajak juga tengah melakukan penegakan hukum terhadap sejumlah aktivitas ilegal, termasuk di sektor bahan bakar minyak ilegal.
“Kami ingin memastikan dunia usaha bisa tumbuh secara sehat dan adil, termasuk dalam kepatuhan perpajakan,” kata Sigit.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Menurutnya, aset daerah tidak hanya menjadi catatan administratif dalam laporan keuangan, namun juga harus mampu dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menyampaikan bahwa Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera.
Karena itu, selain fokus pada penerimaan negara, Bea Cukai juga memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan penyelundupan narkotika yang melintas melalui wilayah Lampung.
Di sisi lain, Bea Cukai juga terus mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan ekspor daerah melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujar Bier Budy.
