“Akses pelayanan keuangan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. TPAKD memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Selain itu, Jihan mendorong agar berbagai program strategis terus diperkuat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan.
Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan program TPAKD dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.
