Menanggapi berbagai strategi peningkatan kepesertaan yang dipaparkan BPJS Kesehatan, Jihan menyampaikan bahwa sebagian besar upaya tersebut telah diimplementasikan di Provinsi Lampung melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi vertikal.
Terkait kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Jihan menilai langkah tersebut merupakan inovasi yang sangat baik. Pemerintah Provinsi Lampung juga akan memperkuat kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi peluang untuk memperluas sosialisasi dan kepesertaan JKN bagi tenaga maupun relawan yang terlibat dalam program pemenuhan gizi.
Selain itu, Lampung telah memiliki Mal Pelayanan Publik atau Pusat Pelayanan Publik dan Perizinan (P4) yang menyediakan layanan BPJS Kesehatan.
Berbagai layanan perizinan dan administrasi publik yang terintegrasi dengan status kepesertaan JKN diharapkan dapat mendukung peningkatan jumlah peserta sekaligus menjaga keaktifannya.
Jihan juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya dalam pemutakhiran data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, maupun perubahan kartu keluarga.
“Integrasi data kependudukan dengan data JKN perlu terus diperkuat agar validitas data peserta tetap terjaga dan mendukung peningkatan cakupan maupun keaktifan kepesertaan,” ujarnya.
Di sektor perbankan, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan implementasi berbagai program oleh Bank Lampung.
Salah satu langkah yang akan didorong adalah menjadikan status kepesertaan dan keaktifan BPJS Kesehatan sebagai salah satu aspek pendukung dalam proses pemberian layanan kredit maupun pembiayaan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian UHC, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap segmen peserta yang memiliki tingkat ketidakaktifan tinggi.
Berdasarkan data yang ada, kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, termasuk PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah, menjadi segmen dengan tingkat ketidakaktifan terbesar.
Selain itu, masih terdapat peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha dan beberapa segmen lainnya yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Untuk itu, Jihan berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan dukungan dan pendampingan agar proses identifikasi, reaktivasi, serta peningkatan keaktifan peserta dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
