Kondisi ini menuntut tanggung jawab dan ruang kolaborasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Terkait dengan efisiensi pengelolaan anggaran, Dirjen Otda mengingatkan para kepala daerah bahwa pemanfaatan anggaran harus berorientasi pada hasil (value for money), bukan sekadar besaran alokasi belanja. Ia menggarisbawahi bahwa tata kelola dan sinkronisasi program menjadi kunci utama dalam penyelesaian persoalan daerah, seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwasanya tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya terkait dengan kecukupan anggaran, tapi juga ternyata efektivitas tata kelola, kualitas perencanaan, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kolaborasi sinergi pusat maupun daerah itu menjadi mutlak,” pungkas Cheka.
Keberhasilan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam meraih penghargaan kategori Penguat Daya Saing Pertanian Daerah ini menjadi bukti empiris keberhasilan Provinsi Lampung dalam mengintegrasikan kebijakan sektor agribisnis dari Hulu ke Hilir.
Langkah taktis Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan, perlindungan terhadap petani, serta penerapan teknologi pertanian modern dinilai berhasil menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi regional yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.
